Kamera pengawas sudah menjadi perlengkapan biasa di kafe, klinik, toko, dan kantor kecil. Memasangnya sah dan sering memang diperlukan.
Yang jarang disadari: begitu kamera merekam wajah orang, Anda mengumpulkan data pribadi, dan sejak berlakunya UU No. 27 Tahun 2022, itu membawa kewajiban yang melekat.
Kabar baiknya, memenuhinya tidak rumit. Sebagian besar hanya menuntut kejelasan.
Kenapa rekaman termasuk data pribadi
Data pribadi adalah data yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik sendiri maupun digabung dengan data lain. Wajah memenuhi syarat itu secara langsung.
Artinya, sebagai pemilik usaha yang memasang kamera, Anda berperan sebagai pengendali data, pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesannya. Peran itu membawa empat kewajiban dasar: punya alasan yang sah, memberitahu, menjaga keamanannya, dan tidak menyimpan lebih lama dari yang diperlukan.
Pasal yang paling relevan
UU PDP mengatur kamera secara khusus di Pasal 17, dengan istilah alat pemroses atau pengolah data visual. Di tempat umum, alat ini boleh dipasang untuk keamanan, pencegahan bencana, atau lalu lintas. Area yang dipantau harus diberi informasi, dan rekaman tidak boleh dipakai untuk mengidentifikasi seseorang, kecuali untuk pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum.
Aturan teknisnya ada di PP Nomor 33 Tahun 2026, yang ditetapkan 16 Juli 2026 dan mulai berlaku 16 Januari 2027. PP ini meminta pemasang mempertimbangkan lokasi dan sudut kamera demi privasi, serta mengatur isi dan letak papan pemberitahuan. Jadi ada waktu beberapa minggu untuk merapikan pemasangan sebelum aturan itu berlaku.
Soal sanksi, UU PDP mengenal sanksi administratif sampai denda paling banyak 2 persen dari pendapatan tahunan, dan ancaman pidana bagi yang mengumpulkan data pribadi orang lain secara melawan hukum. Per November 2026, lembaga pengawas PDP masih menunggu Peraturan Presiden, dan fungsinya sementara dijalankan Komdigi. Belum adanya lembaga itu tidak menghapus hak orang untuk menggugat.
Catatan. Tulisan ini ringkasan edukatif, bukan nasihat hukum. Penerapan pada situasi tertentu bergantung pada banyak hal yang tidak dapat dinilai dari jauh. Untuk keputusan usaha, konsultasikan dengan penasihat hukum yang kompeten.
Tiga hal yang membedakan
| Aspek | Yang wajar | Yang menimbulkan masalah |
|---|---|---|
| Tujuan | Keamanan aset dan orang | Mengawasi karyawan diam-diam |
| Area | Pintu masuk, kasir, gudang | Toilet, ruang ganti, musala |
| Pemberitahuan | Papan terlihat sebelum masuk | Kamera tersembunyi |
| Masa simpan | Sekitar 30 hari | Disimpan tanpa batas |
| Akses rekaman | Terbatas dan tercatat | Bisa dibuka siapa saja |
Kolom terakhir yang paling sering diabaikan. Rekaman yang dapat dibuka siapa saja dari ponsel masing-masing adalah kebocoran yang menunggu waktu.
Area yang tidak boleh direkam
Ada tempat yang memiliki harapan privasi tinggi, dan memasang kamera di sana bermasalah terlepas dari alasannya:
- Toilet dan kamar mandi
- Ruang ganti
- Musala atau ruang ibadah
- Ruang istirahat karyawan
- Ruang periksa pada klinik
Perhatikan juga arah kamera di luar bangunan. Kamera yang dipasang untuk mengawasi pintu toko tapi ikut merekam bagian dalam rumah tetangga menciptakan persoalan yang berbeda, dan sering menjadi sumber sengketa antarwarga.
Memberitahu dengan benar
Papan pemberitahuan yang memadai memuat tiga hal:
- Bahwa area ini dipantau kamera.
- Siapa yang memasang: nama usaha Anda.
- Ke mana bertanya: nomor atau alamat yang dapat dihubungi.
Letakkan sebelum orang memasuki area terpantau, bukan di dalamnya. Pemberitahuan yang baru terlihat setelah seseorang terlanjur terekam kehilangan sebagian besar maknanya.
Ini sejalan dengan PP 33/2026. Pemberitahuannya harus jelas dan ringkas, paling sedikit menyebut bahwa kamera sedang beroperasi dan siapa narahubungnya. Letaknya di pintu masuk untuk area tertutup, atau di titik yang mudah terlihat sebelum memasuki area terbuka seperti parkiran. Stiker "Area ini diawasi CCTV" yang dijual di toko daring biasanya belum memuat narahubung. Tambahkan nama usaha dan nomor WhatsApp yang aktif di bawahnya.
Untuk karyawan, pemberitahuan sebaiknya lebih rinci dan disampaikan tertulis: di mana kameranya, untuk apa, siapa yang dapat melihat, dan berapa lama disimpan.
Masa simpan dan pengamanan
Simpan selama yang benar-benar diperlukan. Untuk keamanan usaha, tiga puluh hari umumnya memadai, cukup untuk menyadari ada kejadian dan menariknya kembali.
Menyimpan lebih lama menambah risiko tanpa menambah manfaat. Perekam yang menimpa rekaman lama secara otomatis justru membantu Anda memenuhi prinsip ini tanpa perlu diingat.
Apakah hard disk Anda cukup untuk 30 hari?
Paket CCTV siap pasang sering datang dengan hard disk 1 TB. Untuk rekaman terus-menerus, itu jarang cukup. Kamera 2MP dengan kompresi H.265 biasanya memakai sekitar 2 sampai 4 Mbps. Pada 2 Mbps, satu kamera menghabiskan kira-kira 22 GB per hari.
| 4 kamera 2MP, rekam 24 jam, sekitar 2 Mbps | Perkiraan lama rekaman |
|---|---|
| Hard disk 1 TB | Sekitar 11 hari |
| Hard disk 2 TB | Sekitar 23 hari |
| Hard disk 4 TB | Sekitar 46 hari |
Angka ini perkiraan kasar. Bitrate kamera Anda bisa lebih tinggi, terutama di malam hari saat gambar berbintik. Rekam berdasarkan gerakan bisa memangkas kebutuhan kira-kira separuh. Cara paling pasti: lihat tanggal rekaman tertua di perekam setelah dua minggu berjalan. Pakai juga hard disk khusus pengawasan, karena hard disk biasa cepat aus bila menulis 24 jam.
Ingat juga listrik PLN yang kadang padam. Perekam yang ikut mati saat listrik padam berarti ada jam yang tidak terekam, dan hard disk bisa rusak bila mati mendadak berulang kali. UPS kecil untuk perekam dan router sudah cukup untuk menutup pemadaman singkat.
Untuk pengamanannya, empat langkah dasar:
- Ganti kata sandi bawaan perekam dan kamera. Kombinasi bawaan tiap merek beredar terbuka.
- Jangan membuka port perekam ke internet tanpa pertimbangan matang, risikonya dibahas di panduan port forwarding.
- Tempatkan kamera di jaringan terpisah dari kasir dan komputer kerja, panduan memisahkan jaringan.
- Batasi siapa yang punya akses, dan cabut aksesnya saat orang itu berhenti bekerja.
Pertimbangan keamanan perangkat kamera secara umum dibahas lebih jauh di panduan keamanan perangkat pintar.
Hak orang yang terekam
Seseorang yang terekam adalah subjek data, dan memiliki hak yang perlu Anda siapkan jawabannya:
| Hak | Yang perlu Anda siapkan |
|---|---|
| Mengetahui adanya perekaman | Papan pemberitahuan |
| Mengakses rekaman dirinya | Prosedur permintaan, wajah lain disamarkan |
| Mengajukan keberatan | Kanal untuk menyampaikannya |
| Meminta penghapusan | Penilaian kasus per kasus |
Permintaan akses adalah yang paling sering menimbulkan kebingungan, karena satu rekaman biasanya memuat banyak orang. Memenuhi hak satu orang tidak boleh melanggar privasi yang lain, sehingga penyamaran wajah pihak ketiga menjadi jalan tengah yang lazim.
Kasus yang sering terjadi: rekaman maling di grup WhatsApp
Sebuah toko kelontong di perumahan kehilangan barang. Rekamannya jelas memperlihatkan pelaku. Godaan pertama adalah mengunggahnya ke grup WhatsApp warga atau media sosial.
Tahan dulu. Rekaman itu memuat wajah pelaku yang belum tentu terbukti bersalah, juga wajah pembeli lain yang kebetulan lewat. Begitu tersebar, Anda tidak bisa menariknya kembali, dan risiko salah orang ada pada Anda. Langkah yang lebih aman:
- Salin potongan rekaman yang relevan ke flashdisk, lalu kunci file aslinya di perekam agar tidak tertimpa.
- Laporkan ke polsek setempat dan serahkan potongan rekaman bila diminta.
- Bila perlu memberi tahu warga, bagikan cukup gambar diam dengan wajah orang lain disamarkan, dan biarkan polisi yang mengidentifikasi.
- Catat siapa yang menerima salinan dan kapan.
Hal yang sama berlaku untuk CCTV pos ronda atau gerbang kompleks yang dikelola pengurus RT. Pengurus berperan sebagai pengendali data, jadi aturan akses dan masa simpannya sebaiknya disepakati dalam rapat warga, bukan diserahkan ke siapa saja yang tahu kata sandi aplikasi.
Yang bisa dikerjakan minggu ini
- Periksa arah setiap kamera. Pastikan tidak ada yang mengarah ke area privasi tinggi atau ke properti tetangga.
- Pasang papan pemberitahuan di setiap pintu masuk.
- Setel masa simpan perekam ke tiga puluh hari.
- Ganti kata sandi perekam dan kamera dari bawaannya.
- Catat siapa saja yang punya akses, dan cabut yang sudah tidak perlu.
Kelimanya dapat diselesaikan dalam satu sore, dan menutup sebagian besar risiko yang biasanya baru disadari saat sudah terlambat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah wajib memasang papan pemberitahuan CCTV?
Prinsip transparansi dalam UU PDP mengharuskan orang tahu bahwa datanya sedang dikumpulkan. Papan pemberitahuan yang terlihat sebelum orang memasuki area terpantau adalah cara paling sederhana memenuhinya, dan memasangnya jauh lebih murah daripada menghadapi keberatan.
Berapa lama rekaman CCTV sebaiknya disimpan?
Selama yang benar-benar diperlukan untuk tujuannya, umumnya tiga puluh hari untuk keperluan keamanan usaha. Menyimpan lebih lama tanpa alasan justru menambah risiko tanpa menambah manfaat, dan bertentangan dengan prinsip pembatasan penyimpanan.
Bolehkah memasang CCTV yang merekam suara?
Merekam percakapan menambah lapisan risiko yang jauh lebih besar daripada gambar saja, karena isi pembicaraan tergolong lebih sensitif. Untuk keperluan keamanan usaha, perekaman suara jarang benar-benar diperlukan dan sebaiknya dimatikan.
Apakah karyawan berhak meminta rekaman dirinya?
Sebagai subjek data, seseorang berhak mengakses data pribadinya. Untuk rekaman CCTV, pemenuhannya rumit karena satu rekaman biasanya memuat banyak orang. Yang lazim dilakukan adalah menyediakan akses terbatas dengan menyamarkan wajah pihak lain.
Apakah CCTV di rumah pribadi juga terkena UU PDP?
Pasal 2 ayat (2) UU PDP mengecualikan pemrosesan data oleh perseorangan untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga. Kamera yang hanya merekam pekarangan sendiri umumnya masuk pengecualian ini. Tapi bila kamera mengarah ke rumah tetangga, ke jalan umum secara luas, atau rumah itu juga dipakai berjualan, perlindungan privasi orang lain tetap bisa dipersoalkan, termasuk lewat UU ITE.